Siapa dan Bagaimana Juru Runding Papua?

17 Jan

Budi Hernawan ofm

Istilah dialog Jakarta-Papua sudah amat biasa tidak hanya bagi kita di Papua tapi juga mereka yang ada Jakarta dan di luar negeri. Namun demikian, barangkali tidak banyak dari kita yang mengenal dan mengikuti dari dekat perkembangan juru runding Papua yang dipilih oleh Orang Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) pada Juli 2011. Berikut ini adalah catatan singkat yang coba merangkum liku-liku perjalanan kerjasama kami dengan Tim Juru Runding Papua. Catatan ini terdiri dari tiga bagian: uraian profil juru runding, pembentukan sekretariat juru runding dan tantangan-tantangan ke depan.

  1. 1.       Siapa itu juru runding?

Seperti kita ketahui bersama Konferensi Papua Damai memilih lima orang juru runding Papua guna berdialog dan berunding dengan Pemerintah Indonesia. Mereka adalah

–          Bpk. Rex Rumakiek (Australia)

–          Bpk. John Ondawame (Vanuatu)

–          Bpk. Octo Mote (Amerika Serikat)

–          Ibu Leonie Tanggahma (Belanda)

–          Bpk. Benny Wenda (Inggris)

Kami sendiri tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan hanya mengikuti perkembangan dari media massa. Dari lokasi tempat tinggal kelima juru runding ini, jelaslah bagi kita bahwa mereka adalah tokoh-tokoh Papua yang diandalkan oleh orang Papua tetapi semuanya sudah lama meninggalkan tanah air dan hidup di perasingan karena alasan keselamatan mereka. Kecuali Bpk. Ondawame semuanya adalah warganegara dari negara dimana mereka tinggal. Bpk. Ondawame adalah warganegara Swedia dan tinggal sebagai ‘permanent resident’ di negara Vanuatu.

Kelima orang tersebut juga datang dari lima generasi yang berbeda dan dari keterlibatan politik Papua yang berbeda pula. Bpk. Rumakiek dan Bpk. Ondawame adalah tokoh militer OPM dari era 1970an dan 1980an; sementara Bpk. Mote datang dari latarbelakang wartawan dan intelektual yang terlibat dalam dialog nasional zaman Presiden Habibie tahun 1999. Ibu Tanggahma adalah putri dari alm. Bpk. Ben Tanggahma, menteri Luar Negeri Pemerintah Papua di perasingan tahun 1960an. Meski baru satu kali kunjung kampungnya di Fak-fak, Ibu Tanggahma sudah lama terlibat dalam perpolitikan Papua melalui jalur hak asasi manusia dan Elsham. Sementara itu Bpk. Wenda adalah tokoh DEMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka) tahun 2000, kelompok Papua gunung yang militan dan menjadi tokoh panutan bagi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dewasa ini.

  1. 2.       Pembentukan sekretariat juru runding

Sekitar akhir 2011 atas inisiatif pribadi Bpk. Mote datang berkunjung ke Australia untuk menjajaki kemungkinan mengembangkan kerjasama dengan kami di Universitas Nasional Australia (ANU). Kerjasama ini berupa pengembangan kemampuan juru runding untuk terlibat dalam satu proses perundingan tingkat tinggi seperti yang dibahas dalam konferensi JDP karena JDP sendiri belum mengatur hal ini bagi tim juru runding. Reaksi dari kami adalah bahwa kami tidak memiliki kemampuan khusus seperti yang dikehendaki dan juga ketiadaan dana untuk mendampingi inisiatif yang baik itu. Namun demikian, kami menanggapi secara baik keinginan itu lebih dari segi tenaga dan komitmen kami untuk proses perdamaian di Tanah Papua. Dari pihak ANU sebenarnya hanya ada dua orang yang terlibat: Professor John Braithwaite, pembimbing disertasi saya dan kami sendiri. Dengan kata lain, pihak yang terlibat dari ANU juga amat sedikit.

Pertemuan pertama juru runding di Canberra dihadiri oleh tiga juru runding: Bpk. Mote, Bpk. Ondawame, dan Bpk. Rumakiek; dari ANU (Prof. John Braithwaite dan saya), undangan: Dr Richard Chauvel (Universitas Victoria di Melbourne) dan Dr Agus Sumule (Jayapura). Pertemuan ini membuahkan kesepakatan untuk merintis sekretariat bagi juru runding di ANU dan Prof. Braithwaite bersedia untuk bekerjasama dengan tim juru runding dalam mencari dana bagi pengembangan SDM juru runding. Kami juga bersepakat untuk menyiapkan pertemuan kedua yang menghadirkan JDP agar mulai bertemu muka dan membangun kerjasama dari situ.

Upaya mengadakan rapat kedua ini mula-mula berjalan wajar sampai pada satu titik persiapan logistik upaya ini macet total. Alasan utama adalah tidak tercapai kesepahaman baik antar anggota juru runding sendiri maupun antara juru runding dengan JDP. Salah satu alasan adalah lokasi pertemuan (Canberra) yang dinilai terlalu sensitif bagi hubungan mereka dengan Jakarta. Namun demikian ada sejumlah alasan penting lain di antara juru runding dan JDP yang kami sendiri kurang mengerti. Yang jelas rencana pertemuan batal. Dari pembatalan ini kami ambil keputusan untuk menghentikan segala kerjasama dengan tim juru runding karena kami nilai keseriusan masih lemah sementara kami memiliki tugas lain yang amat menuntut perhatian dan tenaga. Terutama kami merasa cukup setengah mati mengumpulkan dana pas-pasan agar mereka bisa bertemu dan setelah sedikit terkumpul, pertemuan batal (setiap rapat kami kumpul dana A$10.000-15.000 hanya untuk tiket-tiket).

Kira-kira pertengahan tahun 2012, saat pertemuan mahasiswa Papua di Canberra, rekan-rekan bersepakat untuk meminta kami melanjutkan tugas ini. Kami mula-mula tidak berminat lagi karena tingkat keseriusan tim juru runding belum berkembang sampai akhirnya dicapai kesepakatan bahwa rekan-rekan mahasiswa bicara dengan juru runding. Rekan-rekan mahasiswa akhirnya bersepakat dengan juru runding untuk melanjutkan inisiatif yang mereka bangun. Akhirnya, kami mulai kerjasama lagi.

Pertemuan kedua disiapkan dan akhirnya terlaksana di Washington DC pada Agustus 2012 bertempat di Biara Fransiskan Silver Spring. Pertemuan ini berlangsung produktif karena dihadiri empat dari lima anggota tim juru runding (Bpk. Mote, Bpk. Ondawame, Bpk. Rumakiek, Ibu Tanggahma), wakil JDP (Bpk. Septer Manufandu) dan wakil ANU (Prof. Braithwaite). Selain itu tim mampu bertemu dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat dan sejumlah lembaga yang mungkin bisa menjadi tempat pelatihan bagi tim. Namun demikian usaha menggalang dana bagi tim masih terhambat karena sejumlah lembaga donor yang bersimpati dengan kegiatan tim masih ragu-ragu untuk salurkan dana. Salah satu alasan adalah kekuatiran mereka terhadap konsekuensi yang mungkin datang dari pemerintah Indonesia terhadap mereka. Dalam pertemuan ini disepakati juga bahwa wakil JDP akan berkonsultasi dengan tim JDP mengenai rencana pertemuan ketiga di Canberra (rencana semula: September) dan perintisan sekretariat.

Sesudah pertemuan kami menyiapkan pertemuan ketiga sesuai persetujuan tim JDP. Prof. Braithwaite mengumpulkan dana tiket dari sejumlah orang yang bersimpati dan banyak kali dia menyumbang dari kantong pribadi. Persiapan pertemuan ini cukup banyak terganggu karena komunikasi intern juru runding dan antara juru runding dengan JDP kembali jadi soal. Menjelang hari-hari pelaksanaan rapat wakil JDP dan seorang anggota juru runding batal. Rapat hampir batal setelah semua pembicaraan dengan pimpinan ANU, akomodasi, tiket-tiket, dan sejumlah narasumber sudah diatur. Namun tiga juru runding (Bpk. Mote, Bpk. Rumakiek, dan Bpk. Ondawame) tetap melanjutkan rapat. Sebelum mulai rapat, kami meminta ketegasan juru runding atas komitmen kerjasama dengan ANU karena selama hal ini tidak tegas, kami tidak mampu lagi melanjutkan kerjasama. Pertemuan jalan baik dan berhasil menyepakati struktur intern juru runding dan sekaligus menegaskan komitmen kerjasama dengan kami: [1] untuk periode setahun, Bpk. Mote menjadi koordinator juru runding; [2] sekretariat juru runding ditetapkan di ANU dan ditangani mahasiswa Papua dalam pendampingan kami; [3] perlu diadakan rapat dengan JDP agar segera terjalin kesinambungan komitmen konferensi 2011 dengan juru runding; [4] Prof. Braithwaite tetap bersedia mencari dana bagi pengembangan SDM juru runding; [5] kerjasama ini disepakati berlangsung selama 12 bulan per Februari 2013. Pilihan 12 bulan didasarkan pada akhir masa pemerintahan SBY.

Dalam pertemuan ini terjadi juga pertemuan dengan anggota parlemen Australia yang bersimpati dengan soal Papua yang tergabung dalam “Parliamentarian Friends for West Papua.” Selain itu tim juga berkesempatan menimba ilmu dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perundingan damai di Bougainville (PNG), Sri Langka, dan Aceh. Sharing pengalaman mereka amat memperkaya kesadaran tim juru runding bahwa tenggang waktu tinggal 12 bulan saja selama pemerintahan SBY. Atas saran dari pihak-pihak yang pernah terlibat dalam perundingan tersebut, Orang Papua harus bersikap pro aktif terhadap Jakarta dan tidak boleh menunggu. Salah satu hal kunci adalah penyepakatan ‘kerangka acuan’ perundingan sebagai titik tolak perundingan. Pelaksanaan perundingan sendiri bisa menyusul setelah kesiapan teknis.

Berbekal rapat ketiga, tim juru runding akhirnya berhasil bertemu dengan tim JDP untuk pertama kalinya di Bangkok pada November 2012 dan mulai menyusun kerangka kerja mereka. Bagaimana isi dan rencana itu—semua berada di luar pengetahuan kami karena kami tidak hadir di situ.

  1. 3.       Tantangan-tantangan

Dari catatan di atas jelaslah bahwa pertama-tama kesempatan bagi Orang Papua tidak banyak: 12 bulan saja. Tantangan ini jelas tidak sederhana. Peluang politik ini tidak muncul begitu saja dan tidak akan menunggu siap tidaknya Pemerintah dan Orang Papua. Yang secara realistik perlu dan malah harus terjadi adalah perumusan kerangka acuan dialog yang akan meletakkan dasar hukum bagi proses perundingan. Perundingan sendiri bisa makan waktu tahunan seperti di Aceh, Bougainville (PNG), Mindanao (Filipina), malah belasan tahun seperti di Irlandia Utara.

Di sinilah letak peran penting segenap pihak (termasuk jaringan JPIC ordo kita) untuk menyuarakan desakan ke Jakarta agar segera ada langkah nyata sebelum Presiden SBY turun tahta. Gereja-gereja di Papua, World Council of Churches, Franciscans International, politisi di berbagai negara dsb. telah menyuarakan hal ini dan kiranya kita juga perlu terus bersuara sampai dialog dimulai dalam 12 bulan ke depan.

Kedua, juru runding masih perlu siapkan diri secara intern dan secara ekstern dan waktu terus berjalan. Karena dana yang terkumpul hanya cukup untuk selenggarakan rapat, kesempatan pelatihan untuk tim juru runding masih belum terlaksana. Salah satu PR yang masih belum tuntas selama ini: Bpk. Wenda belum pernah hadir dalam rapat sehingga menjadi pertanyaan bagi kami siapa yang akan memberikan informasi kepada beliau dan mengajaknya hadir di rapat-rapat berikut.

Ketiga, komunikasi dan kerjasama antara juru runding dan JDP masih perlu banyak dibenahi. Pertemuan teratur perlu lebih ditata lebih rapi dan terukur sehingga kinerja lebih efektif.

Keempat, kami yang diserahi tugas merintis sekretariat juga bukan pihak yang kuat secara finansial dan keahlian di bidang perundingan tingkat tinggi seperti itu dan karenanya kami tidak akan terlibat dalam perundingan Jakarta-Papua jika itu nanti terjadi.

Terakhir, di tengah upaya membangun damai ini, kita tidak boleh lupa bahwa tingkat kekerasan bersenjata meningkat dalam setengah tahun terakhir. Sebelum natal kita baca dalam Cenderawasih Pos: 4 orang nelayan Buton ditembak mati begitu saja oleh tim tak dikenal di laut lepas dari Raja Ampat. Juga telah terdeteksi perdagangan senjata dan amunisi antara aparat keamanan dan TPN/OPM di sekitar Manokwari, Puncak Jaya, Timika dan sekitar Jayapura yang sudah sampai ke telinga Sinode GKI di Tanah Papua. Hal ini menjadi tanda yang mengingatkan kita akan konflik Aceh dan membutuhkan penanganan teliti untuk mengungkapkan seluruh fakta yang ada. Pergeseran kebijakan di tingkat kabinet dan Komisi I DPR-RI dari nada ‘dialog’ ke pendekatan keamanan menjadi penanda lain menurunnya minat menangani masalah Papua lewat jalan damai.

Perjalanan membangun damai di Tanah Papua butuh waktu panjang. Tetapi momen 12 bulan ini adalah peluang kunci yang sudah ditunggu oleh Orang Papua selama lebih kurang 50 tahun sejak wilayah ini masuk ke dalam Indonesia. Karenanya tidak ada lagi kesempatan untuk berpangku tangan kecuali kita rela masuk di era kekerasan bersenjata yang makin meluas dan mematikan.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: